Rumah Alir - Santiri Foundation

Debat Politik Anak Sekolah Sederajat
TRY OUT untuk Anak SMA/ALIYAH/SEDERAJAT ”DEPOT ASA” (DEBAT POLITIK ANAK SEKOLAH DAN SEDERAJAT) MENYONGSONG INDONESIA CEMERLANG DAN NTB BERSAING Latar Belakang Reformasi yang terjadi tahun 1998, tidak saja telah menumbangkan rezim yang otoriter-militeristik, sentralistik dan stereotype, namun telah pula menumbuhkan semangat pembaharuan, seperti desentralisasi, demokratisasi dan main stream good governance yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Walaupun belum seperti yang diharapkan, harus diakui bahwa kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai hal tersebut sedikit banyak telah memberikan rasa optimisme sebagian aktivis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum. Dalam hal pengembangan demokrasi, misalnya Pemilihan Umum langsung yang dilakukan pada tahun 2004, telah diakui oleh berbagai negara sebagai pesta demokrasi yang sukses di Negara sebesar Indonesia dengan keragaman suku dan golongan. Berbagai Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan di berbagai propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, hanya beberapa saja yang mengalami permasalahan yang berarti. Sebagian besar bisa dikatakan sukses. Hal yang sama jika kita melihat pelaksanaan dan perkembangan good governance, walaupun belum sesukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, telah menunjukkan kemajuan dan sedang menuju pada koridor yang benar. Read More
Sosialisasi dan Desiminasi
Kerjasama LIPI-PU-DISHUT-PEMDA LOTIM dan SANTIRI FOUNDATION KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN RAYA LEMOR- LOTIM Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, dan dalam jangka panjang mampu tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap mendukung perekonomian nasional tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, selanjutnya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah. Pembangunan kehutanan selama lebih dari tiga puluh tahun telah difungsikan sebagai penunjang pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara berlebih, sementara masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibat dari itu, hutan Indonesia telah terdegradasi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada tataran pemikiran telah disadari akan peran hutan sebagai fungsi penunjang ekosistem kehidupan yang lebih luas dan upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) telah seringkali dibahas, namun dalam praktek sehari-hari di lapangan degradasi hutan masih terus berlanjut. Dalam jangka pendek hal tersebut diperkirakan masih sulit untuk diatasi, karena upaya perbaikan yang dilakukan akan berkejaran dengan degradasi yang terjadi. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah perlu adanya kerja-kerja kolaboratif antar multipihak untuk bersama-sama memikirkan secara konsisten dan perlu ada peningkatan perbaikan pengelolaan hutan secara terus menerus serta mencari upaya-upaya alternative untuk tetap menjaga kelestarian misalkan : hutan sebagai pusat pendidikan atau pemberdayaan, ecotourism, dan kebun raya. Namun perlu diperhatikan bahwa upaya-upaya tersebut tidak akan dapat terwujud kalau hanya salah satu pihak saja yang berperan, tetapi semua pihak harus dapat terlibat secara aktif terutama pemerintah pusat dan daerah baik propinsi maupun kabupaten.
Lokakarya Pembaru Kampung 2008 k erjasama SANTIRI - ACCESS
"Inaq Rari Ngeleka'ang Kemelek" oleh : Martina S Di tengah ketertingalan NTB dengan kawasan lainnya di Indonesia, telah muncul sekian para pembaharu kampung berikut kisah kesuksesannya dalam upaya mendorong kerja kolaborasi di issu kesetaraan gender dan kemiskinan. Acara ini berlangsung selama 4 hari, yakni dari tanggal 1 sampai 4 April 2008 Misalnya dengan program LED dengan kerja kolaborasi, masyarakat dipercaya untuk mengelola dana ADD, program PLTMH, dan mampu menjawab kebutuhan perempuan akan pendidikan dan kesehatan, juga mampu memenuhi kebutuhan modal masyarakat (perempuan dan orang miskin). Kerja – kerja kolaborasi ini kemudian dilakukan pada upaya pemberdayaan masyarakat basis, konsolidasi jaringan masyarakat sipil dan kelompok kerja masyarakat sipil, serta musyawarah perencanaan dan pengembangan desa hingga kabupaten. Read More
Rangkaian Kongres kaukus Peduli Perempuan NTB I
Aksi Damai Kaukus Peduli Perempuan NTB, Santi dengan aksi Happening Artnya dan Peserta setelah melakukan pertemuan dengan Anggota KPU NTB Kongres I Kaukus Perempuan oleh 300an Aktivis perempuan seNTB Kalau jamaah atau komunitas berkumpul sampai 300an itu sudah biasa, tapi jika 300an aktivis perempuan se NTB berkumpul melakukan gebrakan politik melalui kongres pertamanya itu baru luar biasa. Hampir semua unsur masyarakat ada di sini, legislatif, eksekutif, guru, ibu rumah tangga, pengusaha kecil, dinas dan instansi terkait, seniman, budayawan, Pokja Kaukus perempuan (dengan tempat kesekretariatan Santiri) yang didaulat mengawal lahirnya Kaukus Peduli Perempuan NTB ini akhirnya berhasil pula mengantarkan kongres pada pemilihan Team Dewan Eksekutif dan Sekjen Eksekutifnya. Antara lain terpilih sebagai Team Dewan Eksekutif adalah Kasmiati (Pimpinan KSU ANNISA dan aktif di DPD Hanura), Dian Aryani (baru saja selesai menjalankan roda kepemimpinan di yayasan Tunas Alam Indonesia – SANTAI), Nanik Muntohiyah (akrab dengan dunia NGO dan dikontrak sebagai PO ACCESS NTB), Siti Husnin (DPD PAN NTB), dan Ratna Refida (banyak memimpin dan ikut menelurkan lembaga – lembaga social baru, saat ini aktif di yayasan Santiri Foundation). Adapun pimpinan Sekjen Eksekutif Kaukus ini adalah Elly Mahmudah. Namanya sudah tidak asing bagi dunia aktivis perempuan, apalagi dunia politik praktis. Saat ini ia aktif di Fathayat NU dan menjadi bagian dari DPD PKB NTB. Kalau ditanya para pencetak sejarah kelahiran kaukus ini, mau dibawa ke mana sih sesungguhnya kaukus peduli perempuan ini nanti?, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk meletakkan perempuan pada kemerdekaannya yang sejati dan bermartabat, artinya dalam politik praktis atau di ranah apapun namanya perempuan sudah bukan sebagai penggembira saja namun juga aktif terlibat sebagai pelaku sejarah dan pembangunan dalam mengkawal kemerdekaan sejati negeri ini. Sekali lagi, kongres ini ditutup dengan aksi damai menuju KPU propinsi NTB sembari membagikan bibit tanaman ke pengguna jalan dan tak lupa mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional, ujar Santi seorang peserta aksi di ujung happening artnya. Read More
Pokja kaukus Perempuan NTB
Kongres Kaukus Peduli Perempuan NTB I Salam sejahtera Berangkat dari Permasalahan Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi korban telaknya lebih banyak didominasi oleh perempuan. NTB memiliki 52 % penduduk perempuan, yang tentu akan menentukan nasib daerah ini. Dan nasib mereka juga ada di tangan para pemimpin kita. Sudah saatnya perempuan mempertegas garis perjuangannya, memutuskan apa medianya, kemudian siapa saja yang ikut di belakangnya. Saat ini, sekitar 200 perempuan NTB sedang menjadi DPO Pokja Kaukus Perempuan NTB untuk terlibat di arus pergelutan perempuan NTB melawan patriarkhi, anti kemapanan dan merebut kuotanya baik di level legislatif, eksekutif, yudikatif maupun kelas non pemerintah lainya. Sehubungan dengan hal tersebut kami Pokja Kaukus Perempuan NTB bermaksud mengadakan Kongres sebagai media formal menyuarakan dukungan terhadap kuota 30 %. Maka kami mengharap kehadiran Bpk/Ibu/Sdr guna mengikuti Kongres Pokja Kaukus Perempuan NTB sebagai peserta aktif yang diadakan pada : Hari/Tgl : Sabtu – Senin, 8 - 10 Maret 2008 Waktu : Sesuai Jadwal Tempat : Wisma BPG Jalan Panji Tilar Negara, Mataram - Samping MUSIUM NTB. Demikian undangan Kami atas kehadiran disampaikan Terima kasih. Salam Hangat Panitia Pelaksana Kongres Kaukus Peduli Perempuan NTB B. Ely Mahmudah SAg Ketua Panitia
Aktivis Perjuangan Yani LOH Terhadap Pencemaran Lingkungan
Yani Sagaroa & Divestasi Newmont on Wednesday, 20 February 2008 Siaran Pers JATAM Dikabarkan, transaksi pengalihan 10 persen saham Newmont mencapai Rp. 3,52 trilyun. Untuk angka itu, pengurus negeri ini rela menjadi bulan-bulanan Newmont, perusahaan asal Amerika Serikat. Yani Sagaroa lahir di Sumbawa. Kini, ayah lima anak ini mendekam di penjara. Ia divonis empat bulan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa. Kesalahannya cuma satu, ia memperkarakan daya rusak tambang Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Pulau Sumbawa. Ia mau mengingatkan pemerintah dan warga lingkar tambang agar berhati-hati terhadap limbah tailing Newmont. Minggu-minggu terakhir ini, pemerintah juga sedang memperkarakan Newmont, tepatnya proses divestasi atau pengalihan saham PT NNT . Tapi berbeda dengan Yani, mereka sama sekali tak menyinggung daya rusak tambang Newmont. Mereka pyur bicara keuntungan. Dikabarkan, transaksi pengalihan 10 persen saham ini mencapai Rp. 3,52 trilyun. Untuk angka itu, pengurus negeri ini rela menjadi bulan-bulanan Newmont, perusahaan asal Amerika Serikat. Pemda Nusa Tenggara Barat tak segan-segan merengek minta saham, Pemda Sumbawa Barat mengangguk-angguk rela menjadi pengutang. Sementara pemerintah pusat mengancam-ngancam dengan gaya pahlawan kesiangan. Anggota Dewan juga tak mau kalah, ikutan berpolemik panjang. Mereka mempertontonkan potret pengurus negeri yang tak berdaya menghadapi pemodal asing. Read More
Peraturan Pemerintah No 2 Th 2008
Presiden Jual Hutan Lindung Seharga Pisang Goreng Siaran Pers JATAM, WALHI, Huma, Sawit Watch - 16 Februari 2008 Sejak 4 Februari lalu, hutan lindung dan hutan produksi tak berharga lagi. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, para pemodal diberi kemewahan membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain, hanya dengan membayar Rp 300,- setiap meternya. PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat.Ditengah keprihatinan bencana banjir dan longsor musim ini, Presiden mengeluarkan PP No 2 tahun 2008 tentang Jenis & tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasanhutan utuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. Read More
Sumber Daya Alam
Hutan Lindung Disewakan Rp 120-Rp 300 Per Meter KOMPAS, Rabu, 20 Februari 2008 Jakarta, Kompas - Hanya dua bulan seusai menjadi tuan rumah Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim dan di tengah rentetan bencana ekologis, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah. Alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu hanya dikenai tarif Rp 1,2 juta per hektar per tahun hingga Rp 3 juta per hektar per tahun, atau Rp 120 per meter hingga Rp 300 per meter. Butir-butir peraturan pemerintah itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Februari dengan nama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. ”Kebijakan menyewakan hutan begitu murah itu sangat sembrono,” kata ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Hariadi Kartodihardjo ketika dihubungi di Balikpapan, Selasa (19/2). Read More
Sekilas Perjalanan Good Governance 2007
Sayembara Good Governance Propinsi NTB tahun 2007 Seri 1* Penyelenggaraan otonomi daerah telah memasuki tahun ketujuh sejak awal pelaksanaanya di tahun 1999. Setiap daerah terus dipacu untuk memperbaiki pelaksanaan kepemerintahan di daerahnya masing – masing. Dalam upaya memperbaiki pelaksanaan tata pemerintahannya, daerah membutuhkan dukungan dan stimulus dari berbagai pihak. Semangat kompetisi dapat menjadi stimulus yang cukup baik untuk memacu daerah memperbaiki layanannya atau menyelenggarakan kepemerintahan daerah yang lebih baik. Untuk itu pemerintah propinsi NTB dengan dukungan GTZ – GLG bermaksud menyelenggarakan Sayembara Good Governance Propinsi NTB tahun 2007. Adapun tema yang diusung dalam sayembara ini adalah "Inovasi Partisipasi dan/ Transparansi dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dalam Kerangka Mempercepat Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia". Tujuan penyelnggaraan sayembara ini adalah: mendorong upaya percepatan peningkatan IPM prpinsi NTB melalui upaya – upaya nyata yang terukur dalam kerangka program peningkatan IPM kabupaten/kota. * Martina S Read More
Seminar dan lokakarya LBH-APIK
“Upaya menghapus Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia melalui Implementasi Konvensi CEDAW” Dalam seminar yang diadakan oleh LBH APIK NTB pada tanggal 6 Februari 2008, mengangkat tema “Upaya menghapus Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia melalui Implementasi Konvensi CEDAW” yang dilanjutkan dengan Lokakarya dengan tema “Strategi Membangun Jaringan Organisasi non pemerintah pemantauan Implementasi konvensi CEDAW Indonesia”. Seminar ini dikuti oleh berbagai kalangan seperti guru, NGO, Pemerintah, OMS, Partai Politik, Akademisi, media massa serta berbagai kalangan lainnya, dengan 4 Pembicara yaitu dari Biro KESSOS SETDA NTB (Fatimah Ritawati S, SH, M.Si), Partai Golkar (Isvi Rupaidah, SH, MH), LBH-APIK NTB(Beauty Erawati, SH, MH), LBH-APIK Jakarta (Estu Rakhmi Fanani) dan moderator Arief Mahmudi. CEDAW (Convetion on the elimination of all forms discrimination) dimana Indonesia ikut didalamnya. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ini adalah pemerintah suatu Negara harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan atas dasar prinsip-prinsip persamaan substantive, non diskriminasi, antara perempuan dan laki-laki dan prinsip-prinsip kewajiban Negara (stage obligation). Pemerintah wajib menyampaikan laporan periodic tentang perkembangan pelaksanaan konvensi CEDAW, setiap 4 tahun sekali kepada komite CEDAW PBB. Sedangkan Lokakarya khusus diikuti oleh NGO di NTB yang concern pada masalah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan diharapkan dapat terbentuk suatu jaringan organisasi non pemerintah untuk monitoring pelaksanaan konvensi CEDAW di Indonesia.

1-10 of 55

Next Page >>